Penanganan dampak gempa Flores mulai diarahkan dari fase tanggap darurat menuju pemulihan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan rehabilitasi bangunan harus berjalan bersamaan dengan pemulihan mata pencaharian agar warga dapat kembali memperoleh pendapatan.
Pada sektor pertanian, intervensi disiapkan melalui bantuan benih padi, jagung dan hortikultura, sarana produksi, peralatan pascapanen serta perbaikan jaringan irigasi.
Sementara pada sektor kelautan dan perikanan, pendataan nelayan terdampak akan disinkronkan dengan pemerintah kabupaten sebagai dasar pemberian bantuan.
Pelaku UMKM juga menjadi bagian dari skema pemulihan. Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan untuk mendorong relaksasi pembiayaan serta akses Kredit Usaha Rakyat.
Keringanan pajak kendaraan bermotor juga diberikan sebesar 75 persen bagi wilayah terdampak gempa dan 50 persen bagi wilayah lainnya, disertai pembebasan denda.
Pendekatan lintas sektor penting karena bencana tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga memutus aktivitas produksi dan pendapatan masyarakat.
Dengan menggerakkan kembali pertanian, perikanan dan UMKM, proses rehabilitasi diharapkan tidak hanya membangun kembali fasilitas fisik, tetapi juga mengembalikan kemampuan ekonomi keluarga terdampak.